Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

JAKARTA – Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) atas Papua yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman.

Dalam hak jawab yang disampaikan pada forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB), Indonesia menilai pernyataan yang disampaikan Loughman tidak mewakili sikap masyarakat Papua.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany dalam rekaman video resmi PBB, Sabtu (26/9/2020).

Diplomat muda yang mewakili Indonesia itu menyebut Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Bukan kali ini saja Vanuatu dan negara-negara di kawasan Pasifik enyuarakan persoalan HAM dalam Sidang Umum PBB.

Dikutip dari Kompas.com, sejak tahun 2016 setidaknya perwakilan Indonesia selalu memberikan pukulan telak atas tudingan yang disampaikan oleh negara-negara tersebut.

Berikut selengkapnya:

2016

Saat itu, negara-negara di kawasan Pasifik, yang terdiri atas Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka bahkan mendesak digelarnya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Salah satu desakan itu datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare.

“Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin,” katanya.

“Banyak laporan pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan hubungan erat antara hak untuk menentukan nasib sendiri dengan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” kata dia.

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Laporan yang mereka sampaikan disebut bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat, yang secara konsisten terlibat menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata.

“Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini,” kata Rakhmatia.

“Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri,” katanya.

2017

Kali ini giliran diplomat muda Ainan Nuran yang menjadi perbincangan dalam forum tersebut saat membacakan hak jawab atas tudingan persoalan HAM yang disampaikan oleh negara-negara di kawasan itu.

“Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat,” kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dengan lantang dan tegas, Ainan membacakan sebuah naskah yang berada di atas mejanya.

“Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat,” ungkap Ainan.

Di dalam pernyataan tersebut, Ainan menyebut bahwa negara-negara yang dianggap pro seperatis Papua itu tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti atas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

“Dalam 3 tahun terakhir, 4.325 kilometer jalan dibuka, 30 pelabuhan baru dibangun, 7 bandara baru dibangun, 2,8 juta orang Papua mendapatkan kesehatan dasar secara gratis, 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis,” papar Ainan.

Ia juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1 persen. Hal itu membuat Papua sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Ia pun heran dengan sikap sejumlah negara yang terus menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ia bahkan menekankan bahwa isu HAM selalu digaungkan oleh individu yang pro kelompok separatis.

“Saya ulangi, oleh individu,” tegas Ainan.

Pernyataan itu dibacakan oleh Ainan selama kurang lebih 4,5 menit. Para delegasi negara anggota PBB pun hadir.

“Apakah penegakkan HAM di negara-negara tersebut sudah sempurna?” tandas Ainan.

Dia lalu menutup hak jawab yang disampaikan dengan peribahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Peribahasa itu seakan menjadi serangan balik bagi negara-negara yang selama ini terus mendorong kemerekaan Papua.

“Bak menepuk air didulang, terpercik muka sendiri,” pungkas Ainan.

2018

Berbeda dari dua tahun sebelumnya, saat itu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang langsung menyampaikan tanggapan atas kritik yang diberikan Vanuatu.

Kalla menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan kepulauan itu mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

“Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit,” kata Kalla seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan, untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

“Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Suatu tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip PBB,” kata Wapres.

Ia menekankan, “Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI.”

2019

Diplomat Indonesia Rayyanul Sangadji menegaskan, Papua akan selalu menjadi bagian dari Indonesia. Ia mengungkapkan hal itu saat memberikan hak jawab atas keterangan yang disampaikan Vanuatu.

“Papua akan dan selalu menjadi bagian dari Indonesia,” tegas Rayyanul dalam video yang dipublikasikan oleh webtv.un.org Sabtu (28/9/2019).

Dia mempertanyakan apakah Vanuatu sudah mempelajari status legal dan historis Papua sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Dia kemudian mengajak Vanuatu untuk kembali mendalami berbagai fakta sejarah mengenai Papua.

“Supaya Vanuatu tak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali,” ujarnya.

Diplomat asal Ambon tersebut kemudian menerangkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, Papua sudah menjadi bagian di dalamnya.

Pernyataan Rayyanul itu diperkuat dengan resolusi bernomor 2504 yang dihasilkan dalam Sidang Umum PBB 1969 silam.

Dia menyesalkan masih ada negara yang menanamkan permusuhan dan perpecahan pada negara lain.

Rayyanul menyoroti bahwa Vanuatu terus melakukan pendekatan provokatif dengan mendukung tudingan yang tidak berdasar pada bukti.

JAKARTA – Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) atas Papua yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman.

Dalam hak jawab yang disampaikan pada forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB), Indonesia menilai pernyataan yang disampaikan Loughman tidak mewakili sikap masyarakat Papua.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany dalam rekaman video resmi PBB, Sabtu (26/9/2020).

Diplomat muda yang mewakili Indonesia itu menyebut Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.

Bukan kali ini saja Vanuatu dan negara-negara di kawasan Pasifik enyuarakan persoalan HAM dalam Sidang Umum PBB.

Dikutip dari Kompas.com, sejak tahun 2016 setidaknya perwakilan Indonesia selalu memberikan pukulan telak atas tudingan yang disampaikan oleh negara-negara tersebut.

Berikut selengkapnya:

2016

Saat itu, negara-negara di kawasan Pasifik, yang terdiri atas Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka bahkan mendesak digelarnya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Salah satu desakan itu datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare.

“Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin,” katanya.

“Banyak laporan pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan hubungan erat antara hak untuk menentukan nasib sendiri dengan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” kata dia.

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Laporan yang mereka sampaikan disebut bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat, yang secara konsisten terlibat menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata.

“Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini,” kata Rakhmatia.

“Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri,” katanya.

2017

Kali ini giliran diplomat muda Ainan Nuran yang menjadi perbincangan dalam forum tersebut saat membacakan hak jawab atas tudingan persoalan HAM yang disampaikan oleh negara-negara di kawasan itu.

“Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat,” kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dengan lantang dan tegas, Ainan membacakan sebuah naskah yang berada di atas mejanya.

“Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat,” ungkap Ainan.

Di dalam pernyataan tersebut, Ainan menyebut bahwa negara-negara yang dianggap pro seperatis Papua itu tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti atas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

“Dalam 3 tahun terakhir, 4.325 kilometer jalan dibuka, 30 pelabuhan baru dibangun, 7 bandara baru dibangun, 2,8 juta orang Papua mendapatkan kesehatan dasar secara gratis, 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis,” papar Ainan.

Ia juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1 persen. Hal itu membuat Papua sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Ia pun heran dengan sikap sejumlah negara yang terus menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ia bahkan menekankan bahwa isu HAM selalu digaungkan oleh individu yang pro kelompok separatis.

“Saya ulangi, oleh individu,” tegas Ainan.

Pernyataan itu dibacakan oleh Ainan selama kurang lebih 4,5 menit. Para delegasi negara anggota PBB pun hadir.

“Apakah penegakkan HAM di negara-negara tersebut sudah sempurna?” tandas Ainan.

Dia lalu menutup hak jawab yang disampaikan dengan peribahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Peribahasa itu seakan menjadi serangan balik bagi negara-negara yang selama ini terus mendorong kemerekaan Papua.

“Bak menepuk air didulang, terpercik muka sendiri,” pungkas Ainan.

2018

Berbeda dari dua tahun sebelumnya, saat itu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang langsung menyampaikan tanggapan atas kritik yang diberikan Vanuatu.

Kalla menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan kepulauan itu mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

“Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit,” kata Kalla seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan, untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

“Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Suatu tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip PBB,” kata Wapres.

Ia menekankan, “Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI.”

2019

Diplomat Indonesia Rayyanul Sangadji menegaskan, Papua akan selalu menjadi bagian dari Indonesia. Ia mengungkapkan hal itu saat memberikan hak jawab atas keterangan yang disampaikan Vanuatu.

“Papua akan dan selalu menjadi bagian dari Indonesia,” tegas Rayyanul dalam video yang dipublikasikan oleh webtv.un.org Sabtu (28/9/2019).

Dia mempertanyakan apakah Vanuatu sudah mempelajari status legal dan historis Papua sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Dia kemudian mengajak Vanuatu untuk kembali mendalami berbagai fakta sejarah mengenai Papua.

“Supaya Vanuatu tak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali,” ujarnya.

Diplomat asal Ambon tersebut kemudian menerangkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, Papua sudah menjadi bagian di dalamnya.

Pernyataan Rayyanul itu diperkuat dengan resolusi bernomor 2504 yang dihasilkan dalam Sidang Umum PBB 1969 silam.

Dia menyesalkan masih ada negara yang menanamkan permusuhan dan perpecahan pada negara lain.

Rayyanul menyoroti bahwa Vanuatu terus melakukan pendekatan provokatif dengan mendukung tudingan yang tidak berdasar pada bukti.

“Yang Vanuatu tidak sadari adalah provokasinya tak hanya menghasilkan sebuah harapan palsu. Namun juga memicu konflik,” sesalnya.

“Yang Vanuatu tidak sadari adalah provokasinya tak hanya menghasilkan sebuah harapan palsu. Namun juga memicu konflik,” sesalnya.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.