Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
BKPM: Omnibus Law Berikan Ruang Sebesar-Besarnya untuk UMKM

JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) tak hanya akan menguntungkan korporasi besar. Aturan itu juga mendorong UMKM naik kelas.

 

“Makanya dalam UU Ciptaker ini diberikan ruang sebesar-besarnya untuk UMKM,” ujar Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia lewat keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2020).

 

Bahlil menambahkan pelaku UMKM akan dibantu naik kelas lewat Omnibus Law. Dengan aturan ini, pelaku UMKM akan memiliki mitra perusahaan besar baik dari dalam maupun luar negeri.

 

“Di UU Cipta Kerja di pasal 77, UMKM asing tidak boleh masuk, tidak boleh sahamnya diambil asing, tetapi dalam UU itu wajib perusahaan besar baik asing maupun dalam negeri berpartner dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah,” katanya.

 

Mantan ketua umum Hipmi itu menambahkan, anak muda yang ingin menjadi pelaku UMKM akan dimanjakan dengan kemudahan, karena perizinan untuk mendirikan usaha UMKM sangat mudah.

 

Sebelum adanya Omnibus Law, kata dia, perizinan UMKM membutuhkan biaya mahal dan prosedur yang rumit. Sebagai gambaran, untuk mendapatkan izin, pelaku UMKM harus membayar uang sekitar Rp7 juta. “Izin UMKM kalau bikin perusahaan dengan izin-izinnya minimal 7 juta.

 

Di saat bersamaan selalu dijadikan komoditas politik setiap pemilihan, tapi jujur saya katakan kita belum berpihak kepada UMKM. Dengan UU ini, cukup dengan satu lembar, biayanya sangat murah,” kata Bahlil.

 

Saat ini, 60 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari UMKM Dengan 64,2 juta unit usaha juta atau 99,7 persen dari total unit usaha di Indonesia, UMKM juga menyumbang kontribusi terhadap lapangan pekerjaan 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.