Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Datangi Kantor Kemendagri di Jakarta, Mahasiswa Papua di Jabar Minta Otsus Diaudit

JAKARTA – Sejumlah mahasiswa asal Papua di Jabar, pada Selasa 1 September lalu, mendatangi kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Alfinides Pohowain (26), mahasiswa asal Papua di Bandung yang ditemui wartawan, Rabu 2 Septeber 2020. Masih dikatakannya, kedatangannya ke kemendagri untuk membahas soal kelanjutan otonomi khusus (Otsus) Papua yang akan berakhir pada 2021.

“Kemarin teman-teman mahasiswa Papua di Bandung, Bogor dan Jakarta beraudiensi dengan Kemendagri menyampaikan sejumlah aspirasi soal kelanjutan Otsus Papua,” terang Alfinides.

Masih dikatakannya, o‎tsus Papua berlaku 20 tahun setelah berlaku sejak 2001 lewat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Otsus akan berakhir pada 2021. Dan dalam pertemuannya itu, lanjutnya, mahasiswa asal Papua menyampaikan sejumlah aspirasi soal perbaikan otsus. Salah satunya, evaluasi soal beasiswa mahasiswa Papua di Pulau Jawa dari dana Otsus.

“Otsus harus diaudit terutama untuk penggunaan anggarannya. Saya menyoroti pemerintah daerah, bahwa kami punya biaya kuliah dari anggaran Otsus tapi selalu terlambat,” jelasnya.

Sehingga, dalam pertemuan dengan perwakilan Kemendagri itu, para mahasiswa ini menyoroti soal biaya kuliah mahasiswa Papua di Pulau Jawa yang dibiayai dana Otsus.

“Intinya kami menuntut prioritas dana Otsus untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial kemudian mendorong melanjutkan Otsus Papua dengan catatan harus diperbaiki,” ucap dia.

Salah satu perwakilan lain yang ikut menyampaikan yakni Jefri Parepare. ‎Dia menyampaikan agar Otsus Papua dilanjutkan dengan memperhatikan berbagai aspek.

“Otsus Papua harus dilanjutkan dengan memperhatikan aspek prioritas seperti pendidikan, kesejahteraan sosial,kesehatan dan infrastruktur,”ujarnya.

Ia juga menyinggung soal peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ‎transparansi ihwal beasiswa mahasiswa Papua dari dana Otsus.

“Pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai data base terkait jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa berbasis dana Otsus. Jangan bertumpu pada satu kabupaten, tetapi harus merata,” ucapnya, via ponsel.

Sementara itu Malkin Kosepa (23) salah satu penerima beasiswa dari dana Otsus, dirinya merasa beruntung mendapat beasiswa dana Otsus untuk kuliah di Pulau Jawa.

“Makanya, saya harap pemerintah agar transparan dalam menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa berbasis dana Otsus. Kemudian harus adil tanpa memandang latarbelakang status sosial. Penyaluran dana Otsus ke daerah harus dikawal dan diawasi oleh pemerintah pusat, selanjutnya harus menangkap para pelaku korupsi dana Otsus,” harapnya.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.