Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

JAKARTA – Direktur Indonesian Politic Institute (IPI) Karyono Wibowo memuji cara PDI Perjuangan (PDIP) merespons dan menyikapi aksi pembakaran bendera dengan menempuh jalur hukum. Dia menyarankan lawan politik partai mencari strategi baru.

“Menempuh jalur hukum merupakan pilihan terbaik bagi PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera daripada membalas dengan aksi jalanan,” kata Karyono ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (27/6/2020).

Dia menanggapi surat perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta pernyataan Sekjen Hasto Kristiyanto yang meminta kader untuk selalu siaga, namun menyerahkan proses hukum pembakaran bendera PDIP itu ke aparat.

Menurut Karyono, sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, PDIP berpengalaman dalam menghadapi tantangan. PDIP teruji mampu melewati hamnatan yang lebih berat saat menghadapi tekanan rezim Orde Baru. Berangkat dari pengalaman itu, semakin mendewasakan PDIP dalam menghadapi setiap gejolak.

“Sikap untuk menempuh jalur hukum dalam merespons aksi penolakan yang disertai pembakaran bendera itu, menunjukkan PDIP sudah mencium adanya provokasi yang ingin membenturkan PDIP dengan umat Islam dengan memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang di-framing secara sistematis,” bebernya.

Baginya, mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif. Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19 ini sangat sensitif untuk memicu kondisi chaos.

Lebih jauh, Karyono menilai aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan. Pada awalnya demo ini tuntutannya menolak RUU HIP. Sehingga tak ada korelasi antara penolakan RUU dengan pembakaran bendera. Baginya, terlepas dari alasan ilmiah penolakan RUU, di sisi lain penolakan RUU HIP tercium aroma politik. Tujuannya mudah ditebak, yakni menjatuhkan PDIP melalui framing isu komunisme. “Aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP,” ujarnya.

Namun kejadian kali ini justru membuktikan bahwa semakin diserang dengan propaganda klasik terkait isu komunis dan sekular, justru semakin membesarkan PDIP. Terbukti selama pemilu pascareformasi, partai ini 3 kali menang pemilu legislatif (Pemilu 1999, 2014, 2019) dan 3 kali menduduki jabatan presiden (Megawati 2001 – 2004, Joko Widodo 2 periode), dan 1 kali menduduki wakil presiden (era pemerintahan Abdurrahman Wahid – Megawati). “Berdasarkan fakta itu, semestinya mereka bisa belajar dari realitas agar tidak seperti keledai yang tidak bisa belajar dari kegagalan,” pungkas Karyono.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.