Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
LAKSI Peringatkan KAMI Tak Provokasi Rakyat Saat Pandemi COVID-19

Loperberita.com – Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi menilai bahwa gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dinahkodai oleh Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin adalah murni gerakan politik untuk mencari kekuasaan tertentu.

 

Walaupun dalam setiap kesempatan, Din Syamsuddin sebagai deklarator selalu mengklaim bahwa gerakan mereka murni gerakan moral, namun target politik kekuasaan tidak bisa dibantah begitu saja.

 

Azmi mengatakan beberapa hal yang bisa disematkan kepada KAMI bahwa kelompok itu memiliki tujuan mencari kekuasaan adalah dengan melihat narasi yang disampaikan di dalam kegiatan deklarasi mereka, baik di Jakarta hingga di beberapa daerah.

 

“Statmen tokoh-tokoh KAMI, bahwa negara ini salah urus dan akan menjadi negara yang minus dan sengsara dikarenakan utang dan salah kelola. Mereka berhasil memanipulasi data dan menyebarkan isu hoaks dan membuat framing bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal,” kata Azmi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

 

Narasi-narasi semacam inilah yang dinilai Azmi membuat suasana sosial politik di tanah air gaduh. Hingga pada akhirnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin terkikis.

 

“Apa yang mereka opinikan untuk sementara waktu cukup berhasil menciptakan ketakutan dan keresahan di masyarakat, sehingga membuat masyarakat terpolarisasi menjadi 2 kutub yang berseberangan, ada yang pro dan ada yang kontra dengan pemerintah,” ujarnya.

 

Kemudian, Azmi juga menyinggung berbagai kegiatan deklarasi terbuka yang dilakukan oleh KAMI. Dengan narasi-narasi yang dibangun semacam itu, ia mengkhawatirkan polarisasi dan keresahan masyarakat semakin memuncak, khususnya di tengah situasi pemerintah tengah berjibaku menanggulangi COVID-19. Bagi Azmi, situasi kisruh inilah yang akan dimanfaatkan oleh kelompok KAMI untuk semakin mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-Maruf.

 

“Dikhawatirkan massa yang tergabung di dalam KAMI di setiap daerah akan digunakan untuk ikut menjadi bagian dari massa aksi yang akan ikut bergabung dalam demontrasi untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi,” terangnya.

 

Deklarasi KAMI kontradiksi dengan penanganan COVID-19

 

Di sisi lain, Azmi juga menilai bahwa kegiatan deklarasi yang digelar secara terbuka oleh KAMI secara maraton di berbagai daerah juga tidak sejalan dengan langkah negara dalam upaya penanggulangan COVID-19. Di mana pemerintah dan masyarakat tengah berupaya memutus mata rantai menularan korona, sementara di sisi lain ada sekelompok masyarakat tersebut yang melakukan agenda kumpul-kumpul dan melanggar protokol kesehatan.

 

“Padahal, pemerintah daerah telah menetapkan PSBB untuk menghindari kerumunan massa dan menjalankan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19,” tandasnya.

 

Karena adanya kerumunan yang diinisiasi oleh KAMI tersebut, Azmi mengkhawatirkan justru akan menambah daftar klaster penularan COVID-19 di Indonesia.

 

“Dengan adanya kerumunan massa melalui deklarasi KAMI, dikhawatirkan akan menambah penyebaran virus Covid-19,” sambungnya.

 

Oleh karena itu, Azmi pun mengingatkan kepada para elite politik agar lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir saat melakukan kegiatan politik mereka masing-masing. Agar jangan sampai suasana COVID-19 dijadikan kesempatan untuk melakukan aksi-aksi yang semakin memperkeruh keadaan demi mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

 

“Meminta kepada kepada para tokoh politik dan elit politik, yang di partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik untuk menyerang pemerintah yang saat ini sedang fokus dalam menanggulangi Covid-19, kami mengecam elit politik agar tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan publik,” tuntutnya.

 

Di sisi lain, Azmi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dan ikut dalam gerakan yang justru mendegradasi bangsa. Khususnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendistorsi berbagai langkah penanggulangan COVID-19 yang tengah diupayakan oleh pemerintah saat ini.

 

“Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam narasi kelompok yang berusaha untuk membenturkan rakyat dengan aparat keamanan, melalui gerakan ataupun deklarasi yang mengatasnamakan rakyat,” serunya.

 

“Dan kami mengajak rakyat agar waspada apabila ditunggangi oleh kepentingan politik sekelompok elit politik yang akan menggoyang pemerintahan Jokowi,” tambahnya.

 

Selanjutnya, ia juga mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa Indonesia untuk lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan jangan sampai membuat narasi hoaks dan propaganda tertentu yang justru semakin memperkeruh keadaan.

 

“Mengajak masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media sosial,” ucap Azmi.

 

Terakhir, kebersamaan antar elemen bangsa Indonesia dinilai Azmi sangat penting untuk menjaga kondisifitas masyarakat. Salah satunya adalah dengan pro aktif memberikan informasi kepada kepolisian agar suasana sosial politik di masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.

 

“Mengimbau kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian, untuk menjaga wilayahnya dari gangguan provokasi dan hasutan yang mengarah untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Diharapkan masyarakat dapat berkolaborasi dengan pihak keamanan agar dapat mengantisipasi gangguan keamanan di saat pandemi Covid-19 ini,” tutup Azmi.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.