Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Mencari Format Penyelesaian yang Adil dan Bermartabat terhadap Permasalahan Papua

Oleh : Jimmy Demianus Ijie, SH

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Dapil Papua Barat

Haluanberita.id – Menjelang direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini timbul pro-kontra di tengah rakyat Papua, apakah Otsus dilanjutkan atau tidak.

Di kalangan rakyat pun telah banyak yang bersuara agar otsus tidak dilanjutkan dan langsung dilakukan referendum.

Itu sekarang dianggap sebagai arus utama pendapat rakyat di Papua.

Namun saya tidak bisa mendikotomikan antara memilih Otsus atau referendum seperti itu.

Mengingat persepsi orang Papua tentang hak menentukan nasib sendiri itu dianggap di luar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan saya berpandangan, bahwa menentukan nasib sendiri itu tetap di dalam bingkai NKRI.

Oleh karena itu, Otsus semestinya dilihat sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri (mengurus diri sendiri) secara mandiri di dalam yurisdiksi NKRI.

Problemnya sejak Otsus diberikan dari tahun 2001 sampai hari ini, rakyat dan pemerintah Papua tidak melihat Otsus ini sebagai kewenangan untuk mengurus diri sendiri, yang berarti bahwa seluruh kewenangan yang merupakan urusan desentralisasi menjadi kewenangan pemerintah dan rakyat Papua untuk mengurusnya.

Selain kewenangan di bidang pertahanan keamanan, luar negeri, moneter, agama, dan peradilan.

Bahkan kebijakan Otsus malah menunjukkan ambiguitas sikap Jakarta.

Di satu sisi, Otsus dianggap solusi permanen dalam menyelesaikan masalah Papua, di lain sisi orang Papua menganggap Otsus hanyalah gula-gula politik agar rakyat Papua tidak minta merdeka keluar dari NKRI.

Ternyata faktanya selama ini, justru anggapan Otsus sebagai gula-gula politik itulah yang terjadi di tengah rakyat Papua, khususnya orang asli Papua yang berlatar belakang Melanesia.

Sehingga mayoritas dari mereka menganggap Otsus gagal, dan oleh karenanya tidak perlu dilanjutkan dan menggantinya dengan referendum menuju merdeka.

Kita juga prihatin dengan masih banyaknya rakyat Papua yang tergiur dengan iming-iming negara Papua buatan Belanda dahulu. Seperti yang dikampanyekan Beny Wenda dengan organisasi ULMWP-nya di dunia internasional.

Padahal, Belanda hanya menggunakan politik etis kolonialnya dengan menjanjikan kemerdekaan bagi orang Papua.

Seperti menamakan negara yang akan dibentuk sebagai Papua Barat (West Papua), membentuk bendera kebangsaan yaitu bintang kejora, membentuk lagu kebangsaan bernama “Hai Tanahku Papua,” menciptakan mata uang sendiri “Nederlandsche Nieuw Guinea Gulden,” dan membentuk parlemen dengan nama “dewan Papua” (Niew Guinea raad).

Padahal mereka menyembunyikan maksud sesungguhnya yaitu menjadikan Papua sebagai imperium barunya, karena tergiur dengan kekayaan alam yang terkandung, baik di atas maupun di bawah perut bumi Papua.

Hal itu terbukti, selama Belanda beroperasi di irian barat (Papua), sudah berjuta barel minyak yang dieksploitasi perusahaan minyak Belanda (sheel) yang bermetamorfosis menjadi NNGPM (Nederland New Guinea Petroleum Maskapai) yang waktu kepulangannya kembali ke Belanda tidak mampu membayar hak-hak buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut, menurut catatan kami, eks karyawan NNGPM tersebut berjumlah lebih dari 5.000 orang.

Jadi Belanda itu hanya menampilkan dua wajah yang berbeda, yaitu satu wajah kepada rakyatnya di Belanda yang ditampilkan sebagai kolonialis, tetapi sebaliknya kepada orang Papua, Belanda menampilkan wajah humanis yang seolah membela orang Papua.

Sehingga memberikan citra kepada orang Papua, seolah Belanda itu sungguh-sungguh hadir di Papua untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi orang Papua.

Pertanyaannya, seandainya Belanda benar-benar ingin berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua, mengapa dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh membela nasib Papua sebagai bekas jajahannya di dalam forum apapun juga, termasuk forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)?

Dalam hal ini, nampak berbeda antara Belanda dengan Portugal dalam melihat bekas jajahannya. Portugal selepas menjajah Timor Timur justru menempatkan wilayah itu sebagai daerah tidak bertuan, sehingga patut diperjuangkan agar memperoleh hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Portugal pun menganggap bergabungnya Timor Timur sebagai salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976, sebagai tindakan aneksasi Indonesia.

Maka Portugal pun mengerahkan semua sumber dayanya untuk berjuang demi tegaknya keadilan bagi rakyat Timor Timur, agar bisa mengurus dirinya secara mandiri dalam bentuk pemerintahan sendiri di luar NKRI.

Sebagaimana hasil referendum tahun 1999 yang akhirnya Timor Timur menjadi negara merdeka.

Sementara Belanda tidak melihat Papua sebagai wilayah yang juga memiliki hak yang sama seperti Timor Timur, malah sebaliknya justru berkonspirasi dengan Amerika serikat dan PBB