Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Muhammadiyah: Mudik Sebaiknya Dilarang Jika Berpotensi Konflik

Pro kontra mudik menjelang Lebaran masih berlangsung di tengah wabah corona. Muhammadiyah menegaskan sikapnya, mudik berpotensi konflik horizontal. Banyak warga yang menolak pemudik dengan alasan takut tertular virus corona.

Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), PP Muhammadiyah, Arif Jamali Muis mengungkapkan itu dalam rapat secara daring dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi Konsultasi Publik Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi dalam rangka Covid-19 khusus membahas materi mudik Lebaran 1441 H.  

Rapat diikuti para pejabat di beberapa kementerian dan badan negara yang terkait langsung penanganan dampak wabah corona. Beberapa perwakilan organisasi masyarakat, yaitu Muhammadiyah dan NU, serta individu juga hadir dalam kegiatan yang berlangsung selama dua jam.

Arif menyampaikan pokok-pokok pandangan Muhammadiyah terkait mudik Lebaran dalam kondisi wabah. Muhammadiyah menurutnya mempunyai perspektif dalam menyikapi mudik berdasarkan maqasidus-syar’i (prinsip dasar dan tujuan dalam syariat), yaitu masuk kategori hifdzun nafs (memelihara jiwa). Berdasarkan itu, Muhammadiyah berpendapat mudik sebaiknya dilarang karena bukan peribadatan.

“Dasar pendapat kami ada dalam Alquran surat Al-Baqarah 195 yang menyebutkan “dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam kontes pemahaman tersebut, bisa dikatakan bahwa tidak mudik untuk menghindari meluasnya wabah Covid-19 adalah jihad kemanusiaan,” tandasnya.

Muhammadiyah juga memandang pemerintah selaku pemegang otoritas ketika melarang mudik perlu menyiapkan konsekuensinya, yaitu pengaturan yang tegas perihal tidak boleh mudik dan aspek teknisnya.

Pertama, membatasi mobilitas orang sekaligus moda transportasi umum dan moda pribadi. Kedua, aspek non-teknis, seperti kebijakan ganti cuti bersama, insentif atau jaring pengamanan sosial kepada pekerja sektor transportasi seperti sopir, awak angkutan, dan lainnya.

Ditegaskannya pula, perlu diperhatikan konsekuensi kalau tetap mudik diperbolehkan pemerintah. Ada beberapa konsekuensi selain yang diatur dalam draft pemerintah, yaitu potensi meningkatnya konflik untuk daerah tujuan mudik karena banyak komunitas menolak para pemudik. Sebaiknya persetujuan dari daerah tujuan mudik juga menjadi dasar izin untuk mudik. Kalau pemudik tidak diterima komunitas tujuan mudik jelas akan menimbulkan masalah sosial baru.

“Potensi konflik juga akan terjadi saat arus balik. Contohnya di salah satu RT di Yogyakarta, Ketua RT membuat perjanjian bagi warga diizinkan untuk mudik dengan catatan tidak boleh kembali lagi ke RT-nya sebelum wabah selesai,” imbuh Arif.

Di kesempatan lain terkait mudik, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir meminta jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk mudik.

“Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah,” tegasnya.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.