Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Optimisme RUU Cipta Kerja Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Pada periode pertama ketika menjabat, Presiden Jokowi lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor publik. Terbukti dalam kurun 5 tahun masa kepemimpinannya berhasil memperlihatkan sarana penunjang bagi masyarakat, tidak hanya di perkotaan saja bahkan hingga ke pelosok daerah.

Kemudian menyambung pada jilid yang kedua ini Presiden kembali menekankan rencana strategis terutama pada pembangunan sumber daya manusia (sdm) dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai langkah demi mewujudkan visi Indonesia 2045 sesuai dengan slogan “Ekonomi Unggul Indonesia Maju” diperlukan perubahan yang signifikan.

Selama ini yang menjadi penghambat paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi adalah regulasi dan institusi. Jika masih terus seperti ini akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan bersiap untuk beralih ke manufaktur berteknologi tinggi.

Hal ini masih dibarengi dengan pendapatan fiskal yang terbilang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai terutama dalam hal konektivitas serta kualitas sumber daya manusianya.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah pembaharuan atau reformasi yang bersifat konstitusional. Untuk memangkas, menyederhanakan dan menyelaraskan sistem birokrasi yang sudah terbangun selama ini.

Nah Presiden melalui pemerintah kemudian mengajukan sebuah rancangan atau draft berupa UU Cipta Kerja kepada anggota dewan yang dikenal dengan Omnibus Law. RUU tersebut mengalami perubahan nama dari yang sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang disingkat dengan sebutan RUU Cilaka menjadi Ciptaker.

Omnibus law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/ atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (bersifat tematik).

Omnibus Law sendiri telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja (job creation) serta meningkatkan iklim dan daya saing investasi.

Secara umum Omnibus Law belumlah populer di Indonesia namun terdapat beberapa UU yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU.

Dengan adanya penyederhanaan atau harmonisasi regulasi dan perizinan tersebut maka diharapkan investasi lebih berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, kesejahteraan para pekerja yang berkesinambungan serta pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.

Pada bagian terakhir disebutkan keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Perlu diketahui bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja. 98,68% usaha mikro merupakan usaha informal dan mirisnya produktivitas masih sangat rendah.

Kenyataannya rasio kewirausahaan Indonesia hanya sebesar 3,47% sedangkan rasio kewirausahaan negara tetangga seperti Malaysia telah mencapai 5,01%. Besar harapan dengan disahkan UU Ciptaker tersebut fleksibilitas pasar tenaga kerja, re-skilling, up-skilling, serta program kesejahteraan pekerja, maka produktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kini Omnibus Law memasuki babak baru. Setelah draft tersebut diterima oleh DPR pada Februari lalu, hingga kini pembahasan tersebut belum juga rampung digodok oleh anggota representatif.

Justru malah menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan seolah-olah isi dalam pasal-pasal pun dianggap kontroversial. Apalagi mendapat sentimen yang kurang menyenangkan dari aliansi serikat buruh hingga akhirnya ragam demonstrasi pecah di berbagai daerah.

Beda pemahaman konsep pemikiran antara para buruh dengan pemerintah menjadi pemicu utamanya. Padahal jika kita mau bersabar dan menelaah lebih dalam lagi, butir-butir yang tertuang dari rancangan UU Ciptaker berorientasi pada kepentingan rakyat.

Di dalam struktur RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal (163 pasal substansi), porsi substansi terkait dengan perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan UMKM/ Koperasi sekitar 86,5 persen.

Ditandai dengan 80 pasal yang mengatur tentang investasi dan perizinan berusaha, 19 pasal yang mengatur pengadaan lahan, 16 pasal yang mengatur tentang investasi pemerintah dan proyek strategis nasional, 15 pasal yang mengatur tentang UMKM dan koperasi dan 11 pasal yang mengatur tentang kemudahan berusaha.

Menurut hemat saya sederhananya dengan adanya investasi, baik dari luar maupun dalam negeri maka ada perputaran uang di situ. Bayangkan jika kita menutup keran investasi, tidak ada sumber dana yang menghampiri, lalu tidak terciptanya lapangan pekerjaan berarti berimbas pada menurunnya daya beli, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat.

Oleh sebab itu dengan adanya Omnibus Law, Presiden menginginkan agar situasi iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan terciptanya lapangan pekerjaan, otomatis menurunkan angka pengangguran agar bekerja sekaligus mendorong pertumbuhan investasi di dunia UMKM. Kemudahan perizinan yang dimaksut tidak hanya kepada investor besar saja, tetapi juga dikhususkan bagi UMKM.

Presiden ingin menggenjot investasi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk rakyat Indonesia, tapi tidak mengabaikan hak-hak pekerja hingga upah minimum sampai turun.

Bagaimana mungkin sih pemerintah ingin menjerumuskan atau membiarkan rakyatnya menderita? Pada akhirnya upaya tersebut ditujukan bagi kemudahan rakyat Indonesia untuk berusaha sebagai jalan mencapai kesejahteraan.

Sudah semestinya kita mengapresiasi upaya pemerintah tersebut ketimbang mengolok-olok atau nyinyir padahal kita belum mengerti betul tujuan dan isi dari konsep UU Ciptaker tersebut. Namun memang perlu dikaji lebih dalam lagi oleh berbagai pemangku kepentingan atau stake holders sebelum akhirnya ketok palu agar tidak merugikan banyak pihak. Amiin ya rabbal alamiin.

Catatan: Artikel asli bisa disimak DI SINI

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.