Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Pakar Hukum Tata Negara: Bachtiar Chamsah Menuduh Pemerintahan Jokowi Sudah Bertindak Dzalim dan Harus Diakhiri

Loperberita.com – Dalam perayaan kemerdekaan RI Ke-75 ini terdapat permasalahan karena munculnya kelompok-kelompok yang menginginkan Presiden Joko Widodo untuk lengser. Pandemi Covid-19 ini dijadikan momentun bagi para kelompok yang memiliki kepentingan untuk mendiskreditkan pemerintah demi melancarkan gerakan politisnya, sebagaimana yang diungkap oleh Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. dalam keterangan tertulisnya. Isi dari keterangan tertulis tersebut antara lain:

 

Jika saya mencermati statemen Pak Din dan pak Gatot, KAMI sebenarnya hanya gerakan moral yang memang bisa berimplikasi politis, tetapi jika mencermati statemen Pak Bachtiar Chamsah, bahwa “….. penguasa yang dzalim ini bisa kita akhiri ….” berarti telah menuduh pemerintah yang sekarang sudah bertindak dzalim dan harus diakhiri/diganti, tetapi menurut saya mekanisme penggantian dalam perspektif Hukum Tata Negara RI yang sekarang berlaku, harus konstitusional, artinya penggantian yang tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi dapat dikategorikan makar.

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 hasil amandemen, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, sehingga penggantian sebuah kepemimpinan nasional hanya dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yakni pertama, Pemilihan Umum, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A UUD 1945.

 

Dan kedua, melalui mekanisme impeachment sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang menentukan bahwa : Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

 

Dan itupun tidak cukup, karena harus dilaksanakan menurut mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 7B, yakni  pertama, Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Kedua,  Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Ketiga, Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

Keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

 

Dan Kelima, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

Memperhatikan hal tersebut, maka sebagai gerakan moral, KAMI harus dengan cerdas dan bijaksana dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia secara konstitutional, sampaikan permasalahan dan tuntutan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh Konstitusi kita yakni UUD 1945, tentunya bukan hanya menyampaikan permasalahan, namun akan lebih baik jika dibarengi dengan solusi/jalan keluar yang mestinya ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah/rezim ini. Karena jika langkah yang ditempuh tidak konstitutional, bisa-bisa gerakan ini nanti dituduh sebagai gerakan makar, bahwa demonstrasi dan unjuk rasa juga merupakan hak konstitutional, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikian pendapat saya, karena inti pergantian kepemimpinan nasional hanya demikian hukum tata negara kita mengatur, dan mekanismenya saya pikir juga sulit dan panjang.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.