Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
PPP: PKS & Demokrat Tolak RUU Ciptaker, tapi Setuju Pembahasan DIM

Haluanberita.id – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi, merespons sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat (PD) yang menolak isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang baru saja selesai dibahas oleh Baleg DPR RI dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) lalu.

Awiek–sapaan akrabnya–menilai hal tersebut biasa dalam dinamika parlemen dan merupakan hak masing-masing fraksi dalam menyampaikan sikap politik.

Namun, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan bahwa PKS dan Partai Demokrat ikut pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bahkan, kata Awiek, PKS ikut sejak awal, sedangkan Partai Demokrat baru bergabung tengah pembahasan.

“Dalam rapat, dua fraksi tersebut ikut menyetujui pembahasan DIM [Daftar Inventarisasi Masalah]. Hal itu bisa dilihat publik karena disiarkan secara langsung dan rapatnya terbuka. Dan dalam pembahasan tidak ada voting,” kata Awiek lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan Tirto, Senin (5/10/2020) pagi.

Kata Awiek, jika kemudian akhirnya dua fraksi tersebut menolak, itu merupakan hak politik yang harus dihargai.

Setelah merampungkan pengesahan, Awiek mengatakan Baleg DPR RI akan mengirim surat kepada pimpinan DPR RI untuk melaporkan hasil kerja pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Kami sampaikan sesuai mekanisme, selanjutnya apakah akan dibawa ke paripurna terdekat, tergantung keputusan Bamus [Badan Musyawarah],” katanya.

Tepat pukul 22.50 WIB, Sabtu (3/10/2020), Baleg DPR RI merampungkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat II yakni di dalam sidang paripurna DPR RI.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.