Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
PSBB Jakarta Gagal Total, Kinerja Anies Dipertanyakan

JAKARTA- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta berakhir pada hari ini, 4 Juni 2020. Namun belum jelas arah kebijakan Pemprov DKI dalam penanganan Covid-19 setelah PSBB berakhir.

Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta dinilai sia-sia. Aturan tersebut tidak punya taring di lapangan.

“Masih banyak warga beraktivitas di luar rumah, padahal tidak ada kepentingan yang mendesak,” ujar Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Adrian, pada Rabu, 3 Juni 2020.

Selain itu, dari sisi kapasitas layanan medis, PSBB bertujuan untuk menjaga agar kapasitas layanan medis mampu mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus tanpa ada pasien yang terlantar. Namun kenyataannya, PSBB juga ikut melonggarkan upaya Pemprov DKI dalam penanganan Covid-19. Tak ada perubahan berarti dalam peningkatan fasilitas kesehatan.

“Kenyataannya, jumlah tes swab yang dilakukan Pemprov DKI masih berkisar 600-800 tes per hari. Jumlah ini jauh memadai untuk bisa mendeteksi kasus secara cepat. Akibatnya per hari ini jumlah ODP dan PDP masih menumpuk sehingga terjadi antrian untuk tes,” tegasnya.

Justin berpendapat bahwa belum ada gebrakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini, tindakan Pemprov DKI hanya sebatas wacana dan mengiming-imingi warga dengan janji-janji manis.

“Seharusnya selama 2-3 bulan kemarin digunakan untuk menyiapkan wisma, rusun, atau GOR menjadi tempat-tempat karantina, sehingga nanti tidak panik atau kelabakan jika ada lonjakan kasus,” tukas Justin.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.