Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
RUU Ciptaker Harus Tegas Atur Masa Kerja TKA

Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan, mengatakan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) membawa pengaruh positif bagi tenaga kerja di Indonesia.

Pengaruh positif itu berupa peningkatan kualitas dan kemampuan para pekerja. Namun pemerintah tetap perlu membatasi masa kerja TKA di tanah air. “Jangan sampai TKA hidup di Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama,” kata Chandra di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Chandra meminta harus ada aturan yang tegas dan ketat terkait masa waktu TKA dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Pengaturan dilakukan tanpa pengecualian seperti hanya berstatus sebagai konsultan-konsultan ahli.

“Ini penting dituangkan dalam norma. Sebab aturan ini akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila dituangkan dalam norma atau pasal di dalam RUU Omnibus Law,” ujarnya.

Chandra menegaskan TKA bukan berarti tidak boleh bekerja di Indonesia. Namun, jika TKA semakin lama tinggal di Indonesia, bisa mengakibatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak memiliki kemampuan ahli yang sama dengan TKA tersebut.

“Program alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan dapat dianggap gagal. Dengan ditentukan batas waktu maksimal, maka harapannya posisi TKA tersebut digantikan SDM dalam negeri yang telah mendapatkan ilmu alih teknologi,” tutur Chandra.

Catatan: Artikel asli bisa disimak DI SINI

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.