Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Saat Djarot Soroti ‘Jurus Ngeles’ Anies

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah bertindak untuk mengantisipasi kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Syihab saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia membandingkan dengan penanganan kerumunan massa di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2020.

“Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan,” ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Tindakan proaktif yang disebut Anies salah satunya imbauan untuk menaati protokol kesehatan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara kepada Habib Rizieq dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta,” kata Anies.

Namun, pernyataan Anies itu mendapat kritik dari Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, menyebut Anies hanya berkilah.

“Tidak bijak kalau ketidakmampuan tegakkan kebijakan dan aturan yang sudah dibuatnya sendiri dengan jurus ‘ngeles’ serta membandingkan dengan konteks pilkada serentak,” kata Djarot kepada wartawan, Selasa (17/11/2020).

Anggota Komisi II ini pun menyarankan Anies berfokus menerapkan aturan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap aturan diterapkan tanpa pilih kasih.

“Sebaiknya fokus saja pada penegakan aturan yang sudah dibuat Pemprov DKI tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Lebih lanjut Djarot menilai perbandingan yang dilakukan Anies tidak relevan. Ia pun mengajak semua pihak agar terus bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Nggak relevan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menjawab Gubernur DKI Jakarta soal penanganan pelanggaran protokol kesehatan saat pilkda serentak. Safizal menyebut pihaknya sudah melakukan tindakan serius bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Jadi kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta mengatakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini datanya ada ya memang Aceh dan DKI Jakarta tidak ikut Pilkada ya sehingga data-data ini memang tidak kita paparkan dihadapannya Gubernur Aceh dan DKI Jakarta, tetapi yang lain itu kita paparkan dan kita evaluasi tiap minggu, 2 minggu dan bulan. Ini untuk menjawab bahwa pelanggaran protokol kesehatan di fase kampanye Pilkada ini juga dilakukan dan serius,” kata Safrizal kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Safrizal menerangkan jumlah persentase pelanggar protokol kesehatan di Pilkada serentak saat ini sekitar 2,2 persen. Pelanggaran protokol kesehatan seperti kampanye yang mengundang banyak orang.

“Sekitar 2,2% itu memang masih ada pelanggaran dan langsung ditindaklanjuti.” lanjutnya.

Sumber

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.