Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Satpol PP Pungut Denda Rp 250 Ribu Bagi Warga Tak Bermasker, Anies Langgar KUHAP

JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan menerapkan aturan sanksi bagi warga DKI Jakarta yang tidak bermasker. Sanksi tersebut berupa denda administratif Rp 100.000 hingga Rp 250.000.

Yang menarik, denda itu langsung ditagihkan di lokasi pelanggar tak bermasker. Kebijakan tersebut tidak sudah sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan di Indonesia.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad, penerapan dan penarikan uang denda yang dilakukan Satpol PP ataupun PNS Dinas Pendapatan Provinsi DKI Jakarta dapat menimbulkan masalah hukum. “Sebab denda merupakan bagian dari sanksi pidana yang harus jelas dasar hukumnya,” kata Suparji mengutip dari REQnews, Senin 8 Juni 2020.

Tak cuma itu, denda minimal dicantumkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan bukan setingkat Peraturan Gubernur semata. Jika dicantumkan dalam Perda, maka menunjukkan adanya partisipasi rakyat yang direpresentasikan oleh DPRD.

“Jika hanya alam pergub maka hanya eksekutif yg berperan. Selain itu kewenangan Satpol PP atau Dispenda yang menarik langsung. Harus ada legal standing yang jelas berdasarkan aturan hukum.”

Suparji pun mengingatkan jika aturan ini diterapkan, maka rawan atau potensi terjadinya pungli, dan satpol harus proporsional dalam menjalankan tugasnya dan konsisten bukan sebagai aparat penegak hukum yang dapat memberikan sanksi hukum. Karenanya, kebijakan sanksi denda untuk pelanggar tak bermasker harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yakni KUHAP.

“Maka segala upaya meningkatkan kepatuhan dan efek jera tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku secara universal,” kata dia.

Sementara pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko berpendapat Anies Baswedan harus belajar banyak lagi soal aturan hukum dan penegakan hukum. Sebab jika dibiarkan, maka dikhawatirkan hukum rimba pun bisa dibuatnya.

Yanuar pun mengaku miris saat beberapa Walikota dan Bupati dengan bangga menyampaikan hasil penegakan hukum tersebut telah memberikan pemasukan tambahan bagi daerah yang dihasilkan dari denda para pelanggar PSBB.

“Coba itu Gubernur Anies baca buku M. Yahya Harahap yakni Permasalahan Sidang Pengadilan: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Pelanggaran tak bermasker ini sudah masuk kategori Tindak Pidana Ringan, jadi wajib digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan,” kata Yanuar.

Meski UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang masuk dalam pemeriksaan acara ringan, kata dia, namun KUHAP menentukan patokan dari segi ancaman pidananya yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Ia pun meminta Anies membuka halaman 423 – 429 pada buku yang sama, Yahya menyebutkan pula bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3(tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara Tipiring yang diterima Pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan dan Pengadilan Tipiring dilakukan oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.

“Dan pengajuan perkara dilakukan tanpa surat dakwaan melainkan cukup ditulis dalam buku register. Saksi tidak perlu mengucapkan sumpah kecuali Hakim menganggap perlu. Jadi, Tipiring juga harus dilakukan persidangan dan penarikan denda haruslah tetap dilakukan oleh Jaksa sebagai eksekutor. Jadi jangan samakan jaksa dengan Satpol PP,” kata dia.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.