Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Sindir KAMI, Ferdinand: Desak Pemerintah Tunda Pilkada, tapi Ormas Ini Selalu Buat Kerumunan

Haluanberita.id – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara negara menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Menyoroti itu, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan KAMI bertolak belakang dengan sikap yang diperlihatkan kepada publik. Di mana KAMI kerap melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

“Ormas ini desak pemerintah tunda Pilkada, tapi ormas ini selalu membuat kerumunan disetiap acaranya,” kata Ferdinand menggunakan akun Twitter @FerdinandHaean3, Selasa (22/9/2020).

“Saya sudah bilang, menjadi orang jujur itu memang sulit, tapi setidaknya untuk tidak jadi munafik masih lebih mudah. Jadi tolong jangan munafik sebagai manusia,” imbuhnya.

Deklarator KAMI, Din Syamsuddin menyarankan Pilkada serentak dilaksanakan usai kondisi Indonesia aman dari pandemi Covid-19. Hal itu semata untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya Covid-19.

“KPU dan Pemerintah perlu memiliki perasaan keprihatinan terhadap Pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air dan pesebarannya masih meninggi dengan korban yang semakin banyak,” tutur Din lewat keterangan resminya, Senin (21/9/2020).

Din melanjutkan, pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. “Pemerintah berkewajiban melindungi segenap rakyat.”

“Pelaksanaan Pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut, dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan daripada ekonomi,” katanya.

Sebelumnya, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal tanggal 9 Desember 2020.

“Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru pilkada,” ujar Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun negara yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.