Haluan Berita

Hanya Sesuai Fakta
Tagar #DukungUUCorona Melambung, Pemerintah Dapatkan Hati Rakyat

JAKARTA- Tagar #DukungUUCorona ramai digunakan di Twitter hingga menguasai trending topik Indonesia. Tagar ini naik setelah Banggar DPR RI akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dijadikan Undang-Undang.
 
Langkah pemerintah tersebut mendapatkan hati rakyat dengan naiknya tagar #DukungUUCorona. Dukungan ditunjukkan salah satunya oleh akun @AvatarPemburu yang mengatakan bahwa keselamatan rakyatnomor satu di atas segala kepentingan yang ada.
 
“Oleh karena itu, pengesahan Perppu Corona menjadi UU Corona merupakan langkah yang tepat, agar Pemerintah bisa menggunakan uang negara utk menyelamatkan rakyat di tengah pandemi yang melanda #DukungUUCorona,” sambungnya.
 
Akun @RizmaWidiono juga menyampaikan dukungannya dalam sebuah cuitan bahwa penerbitan Perppu Corona menjadi terobosan terbaik pemerintah.
 
“Keputusan Presiden @jokowi menerbitkan Perppu Corona menjadi terobosan terbaik Pemerintah di tengah tekanan ekonomi saat ini untuk mengatasi Covid-19 dan semua dampaknya termasuk terhadap perekonomian nasional #DukungUUCorona,” cuit dia.
 
Agar dapat disahkan, Perppu tersebut perlu dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna yang rencananya diselenggarakan pada 12 Mei. Seluruh anggota Banggar DPR telah sepakat aturan tersebut segera diundangkan demi merespon cepat dampak Covid-19.

Gugatan Perppu Corona Berbau Politis

Jalan pemerintah untuk membuat dasar hukum yang jelas dalam penanganan Covid-19 sempat menghadapi hambatan dari kelompok oposisi. Padahal urgensi dari aturan ini tak bisa menunggu waktu karena menyangkut nyawa masyarakat.
 
Berikut sejumlah tokoh maupun organisasi yang menggugat Perppu Corona:
 
1. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang rajin memperkarakan KPK tersebut mengajukan gugatan terhadap Perppu Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 April lalu.
 
LSM yang dipimpin oleh Boyamin Saiman tersebut sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa sejak tahun 2017. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi dari Kemendagri itu tidak diperpanjang oleh MAKI. Mana mungkin LSM yang tak berizin memiliki keududkan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan?
 
2. Amien Rais Cs
Para politikus uzur dengan serentak mengajukan gugatan Perppu Corona ke MK pada 16 April. Politikus tersebut antara lain Amien Rais, mantan Ketua DPP Muhammadiyah Din Syamsudin, Guru Besar UI yang juga saudara Sri Bintang Pamungka yaitu Sri Edi Warsono.
 
Melihat tokoh-tokoh tersebut rasanya sudah dapat diprediksi arah langkah gugatan tersebut. Kebijakan pemerintahan Jokowi tidak akan pernah sesuai dengan kehendak mereka, sehingga akan selalu ada upaya perlawanan tersebut.
 
Ketiganya ternyata membawa gerbong yang berisi 21 tokoh dimana beberapa diantaranya pernah tersangkut kasus dugaan makar. Sebut saja Hatta Taliwang, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu juga merupakan salah satu pembela Habib Rizieq Shihab (HRS). Selain itu ada pula nama MS Kaban, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang itu juga pernah membela HRS.
 
Masih ada lagi mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua yang pernah memimpin aksi dukungan terhadap Bahar bin Smith saat menjadi tersangka penganiaayan dua remaja. Masa aksi tersebut juga menuntut pemerintah untuk memulangkan HRS.

Ramai-ramai Persoalkan Pasal 27 Perppu Corona
 
Poin utama yang menjadi dasar gugatan dari LSM maupun tokoh yang menggugat Perppu Corona ialah karena mereka merasa Pasal 27 di dalamnya ‘mengizinkan’ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan tindak pidana korupsi.
 
Kesimpulan tersebut terlalu gegabah tanpa melihat keseluruhan susbtansi Pasal 27. Untuk diketahui, Pasal 27 mengatur jaminan perlindungan hukum yang menyatakan anggota KSSK, Sekretaris KSSK, hingga pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pejabat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kemudian, Ayat 3 menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perppu bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam ketentuan tersebut tetap diberikan prasyarat sehingga pihak-pihak tersebut tak sekonyong-konyong dapat menggunakan anggaran seenaknya.
 
“Dalam ketentuan tersebut tetap diberikan prasyarat yaitu sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, dikutip dari Antara, Rabu (6/5).
 
Menurut Sri Mulyani, perlindungan hukum itu diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pelaksana Perppu Nomor 1 tahun 2020. Hal ini lazim diberikan bagi para pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
 
Kepastian hukum dan keadilan ini diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan aturan itu sendiri oleh pihak terkait. Sehingga sistem hukum tersebut yang akan memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap pihak yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam perppu.
 
Sri Mulyani menambahkan, pelaksanaan Perppu sudah sesuai dengan tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dalam Perppu tersebut dan dilaporkan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, Pasal 27 Perppu Corona tak membuat pejabat otomatis kebal hukum.”Pemerintah mengharapkan dukungan dari DPR khususnya Badan Anggaran DPR dalam rangka pengesahan Perppu 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang,” jelasnya

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.